KOMBATPOL Ucapkan Selamat Bertugas Kepada Menteri-Menteri-Wakil Menteri
Jakarta; Ketua Umum Kombatpol [Komunitas Sahabat Tni Polri ]Anton Pratama,SE mengucapkan selamat bertugas dan bisa mengemban amanah serta tidak korupsi kepada Para Menteri dan Wakil Menteri dibawah kepemimpinan Presiden RI Jenderal Purn (HOR) Prabowo Subiyanto
Pada bulan September 2025, Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian besar-besaran terhadap susunan kabinetnya—dikenal sebagai reshuffle kabinet—yang melibatkan sejumlah menteri, wakil menteri, serta pejabat setara menteri. Pergantian ini terjadi dalam dua gelombang utama, yaitu pada tanggal 8 September 2025 dan 17 September 2025.
Latar dan konteks
Reshuffle ini bukanlah yang pertama dalam pemerintahan Prabowo. Sejak terpilih, ia sudah melakukan perubahan kabinet sebelumnya, antara lain pada Februari 2025. Namun, pergantian di September tergolong sangat luas — menyasar kementerian strategis seperti Keuangan, Koordinator Politik & Keamanan, Koperasi, Perlindungan Pekerja Migran, hingga pembentukan kementerian baru yaitu Kementerian Haji dan Umrah. Ada sinyal bahwa fenomena ini didasari oleh evaluasi internal, tekanan publik, dan kebutuhan merespons dinamika politik serta aspirasi rakyat.
Salah satu perubahan yang sangat disoroti publik adalah pencopotan Sri Mulyani Indrawati dari jabatan Menteri Keuangan, digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa. Sri Mulyani selama ini memiliki reputasi yang kuat sebagai teknokrat ulung, dan keputusannya dicopot memicu reaksi masyarakat dan pelaku ekonomi. Pergantian ini dianggap sebagai titik kritis dalam manuver politik pemerintah menghadapi protes dan tekanan publik terkait isu ekonomi dan keadilan fiskal.
Pejabat Baru dan Penempatan Terpenting
Berikut ringkasan nama-nama pejabat yang dilantik:
8 September 2025
Pada hari itu, Prabowo mencopot lima menteri dan mengangkat pengganti untuk beberapa posisi penting:
-
Sri Mulyani Indrawati digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan
-
Mukhtaruddin diangkat menjabat Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menggantikan Abdul Kadir Karding
-
Ferry Joko Juliantono ditetapkan sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie Setiadi
-
Mochamad Irfan Yusuf diangkat sebagai Menteri Haji dan Umrah (kementerian baru)
-
Dahnil Anzar Simanjuntak diangkat sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah
17 September 2025
Dalam gelombang berikutnya, 11 pejabat baru dilantik untuk mengisi kursi strategis dan lembaga non-kementerian:
-
Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik & Keamanan (Menko Polkam)
-
Erick Thohir dipindahkan dari Menteri BUMN menjadi Menteri Pemuda & Olahraga (Menpora)
-
Afriansyah Noor menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker)
-
Farida Farichah dilantik sebagai Wakil Menteri Koperasi
-
Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan
-
Angga Raka Prabowo menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (BKP)
-
M. Qodari diangkat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP)
-
Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan & Reformasi Polri
-
Nani Sudaryati Dayang dan Sonny Sanjaya dilantik sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN)
-
Sarah Sadiqah ditetapkan sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Perombakan ini juga termasuk pemberhentian dan penunjukan pejabat staf kepresidenan, seperti penggantian Kepala Komunikasi Kepresidenan dan perubahan di lingkaran KSP.
Implikasi dan Tantangan
Reshuffle ini membawa beberapa implikasi penting:
-
Stabilisasi dan kontrol politik
Dengan melibatkan jabatan strategis seperti Menko Polkam, Keuangan, dan LPJP (LKPP), pemerintah ingin menggenggam kontrol kebijakan dan merespons dinamika politik yang menghangat. -
Reaksi pasar dan kepercayaan publik
Pasar merespon pergantian Sri Mulyani dengan penurunan indeks saham dan fluktuasi rupiah. Selain itu, pencopotan menteri kerap diperbincangkan sebagai cerminan krisis kepercayaan atau tekanan publik terhadap kinerja pemerintahan. -
Risiko dan harapan baru
Pergantian pejabat membuka peluang inovasi kebijakan baru sekaligus risiko ketidakstabilan jika peralihan tidak mulus. Nama-nama baru harus cepat beradaptasi dan menunjukkan kapabilitas agar tidak mengecewakan publik. -
Respons terhadap aspirasi publik
Salah satu latar reshuffle ini adalah adanya tekanan dari demonstrasi dan protes publik terkait isu ekonomis dan fiskal. Pemerintah tampaknya ingin menunjukkan bahwa ia mendengar aspirasi rakyat melalui tindakan nyata.
Dengan demikian, reshuffle September 2025 mencerminkan upaya pemerintah untuk merespons kinerja internal dan ekspektasi publik, sekaligus merestrukturisasi kabinet agar lebih solid dan mampu menghadapi tantangan nasional ke depan
Semoga Indonesia semakin maju dengan dilantiknya Para Menteri dan Wakil Menteri yang baru ini,”tutupnya
Post Comment